A password will be e-mailed to you.

Belakangan kita telah dihebohkan dengan konflik antara JRX dan Via Vallen terkait penggunaan lagu “Sunset di Tanah Anarki”. Lagu yang dibawakan ulang Via dengan versi koplo dirasa JRX digunakan hanya untuk keperluan komersil dan menghilangkan makna lagunya. Netizen sebagai hakim yang paling adil tentu tidak mau ketinggalan memanas-manasi situasi dengan berbagai komentarnya.

Tapi, demi keselamatan saya, saya tidak akan membahas sudut pandang dari kedua pihak beserta argumen-argumennya. Takut 🙁

Yang jelas, melihat hal tersebut, saya jadi ingat tulisan saya mengenai lagu cover dan lagu ciptaan sendiri di HOOKSpace beberapa saat yang lalu. Dari tulisan itu saya memaksa Anda untuk sepakat bahwa setiap lagu bisa dan sah diinterpretasikan oleh setiap musisi yang membawakan dengan caranya masing-masing. Namun, jelas ada aturan-aturan yang idealnya perlu diperhatikan, khususnya pada bab performing right: sebuah hak ekonomi dan moral milik pencipta lagu ketika lagunya dibawakan oleh musisi lain dalam suatu acara. Entah musik untuk kafe, di-cover musisi lain di acaranya, musik film, game, jingle, iklan dan sebagainya.

Selepas substansi sebenarnya dari polemik JRX vs VV, baik itu terkait interpretasi lagu, royalti, campaign, gerakan dan sebagainya, permasalahan terbesar di industri musik di Indonesia adalah terkait hak cipta, mengingat proses pengumpulan royalti dari TV, radio, restoran, hotel dan sebagainya masih belum transparan dan perlu waktu lama.

Oke, menurut Mas Dory sebagai CEO sebuah publisher ternama, JRX sebagai pencipta lagu mempunyai hak untuk menolak lagunya dibawakan oleh VV dengan alasan penyimpangan makna. Nah, kalau sudah begini kan permasalahannya lebih ke sistemnya.

Di sistem ini lah saya ingin memberikan sebuah kabar bahagia sebagai harapan bagi kita-kita yang bergelut di dunia musik.

Sebenarnya sudah ada Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) yang mengurusi hak-hak musisi. LMK terdiri atas perusahaan-perusahaan swasta alias music publisher yang mengumpulkan royalti atas hak cipta karya musik seorang musisi. Pemerintah juga telah berupaya dalam mengatasi permasalahan hak cipta melalui UU no. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menulis soal pembentukan sebuah Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) yang berada di bawah Kementerian Hukum dan HAM.

Saya rasa industri musik Indonesia sudah berada di jalur yang benar. Sistem yang sedang dibangun negara ini mulai menjamah berbagai kalangan. Mengingat memang masih banyak sekali kasus yang ditangani pemerintah, saya rasa kasus serupa JRX dan VV akan mendapatkan perhatian juga karena menarik: tentang bagaimana perizinan sebuah lagu yang mempunyai nilai “kesakralan” lebih.

Lalu, ada satu lagi harapan dari Bekraf: sebuah proyek bernama Portamento.

Disampaikan oleh Deputi Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual dan Regulasi Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) Ari Juliano, pada Bekraf Blockchain Forum, di Balai Kartini Convention Center, Selasa (30/10) lalu, Portamento adalah suatu platform berbasis blockchain besutan Bekraf yang dirancang agar memenuhi semua fungsi sistem manajemen forensik digital agar dapat mendata transaksi musik yang terjadi secara jelas di Indonesia. Dengan demikian, maka nantinya setiap karya musik akan terdaftar sebagai aset digital dan dapat digunakan melalui suatu transaksi tertentu secara jelas dan real-time. Menurut Pak Ari, Portamento diharapkan dapat mengurangi jumlah pembajakan.

Lebih penting, ia menjelaskan, musisi Indonesia belum melihat karya yang mereka ciptakan sebagai sebuah aset digital. Ari memberi ilustrasi di mana ketika seorang musisi mengajukan pinjaman ke bank, maka ia tidak bisa menggunakan karya musiknya sebagai jaminan pinjaman tersebut. Padahal, bisa kita bayangkan betapa kerennya misalkan Mas Is Pusakata pengin mengajukan hutang usaha hanya bermodalkan lagu “Akad”.

Teknologi blockchain yang digunakan berisi daftar rekaman transaksi data yang terhubung satu sama lain dengan cryptograph. Artinya, suatu transaksi data tidak bisa dimodifikasi sehingga risiko akan peretasan akan berkurang atau, bisa dibilang, lebih aman. Selain itu, teknologi ini juga merupakan teknologi yang peer-to-peer (P2P) sehingga dapat mendukung desentralisasi. Sekarang, musisi mendapatkan laporan jumlah pemutaran lagunya di gerai digital langsung dari publishernya. Nah, hal ini kan sentralisasi banget nih karena penyedia layanan tersebut menjadi raksasa (sentral) atas transaksi-transaksi terhadap lagu-lagu dari musisi yang terdaftar dalam sistem mereka. Musisi tidak mendapatkan transparansi atas valuasi dari lagu-lagu mereka.

Mengutip dari KataData (30/5), Kepala BEKRAF Triawan Munaf, dalam acara XBlockchain Summit pada bulan Mei lalu, berkata proyek Portamento ini memang diciptakan untuk melindungi hak para seniman. Kendati demikian, proyek ini belum mendapat izin resmi dari otoritas yang terkait. Ya kita doakan saja semoga fase development dari Portamento berjalan sesuai rencana. Mengingat negara lain sudah lebih dahulu memikirkan dan melakukan riset terkait penggunaan teknologi blockchain untuk industri musik seperti Ujomusic.com dan Choon.co.

Dengan begini maka istilah “nek ngebut benjut” justru berubah menjadi “nek ra ngebut, bakal kukut”. Semua lini kehidupan kini berkembang semakin pesat. Yang tidak menyesuaikan diri untuk bergerak lebih cepat tentunya akan semakin tertinggal. Begitu juga dengan industri musik, yang tidak bergerak cepat dan berpikir ‘lebih maju’ maka ia akan semakin tertinggal. Benar begitu?

Terima kasih JRX dan VV sudah semakin memberikan kesadaran kepada masyarakat tentang hak musisi. Sekarang saatnya kita lebih optimis menatap masa depan industri musik di Indonesia!

 

PS: Jika ingin mendapatkan penjelasan singkat secara simple terkait konsep teknologi blockchain berikut videonya.

 

No more articles